Warga miskin di Bali capai 183.100 orang

DENPASAR: Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Bali mencapai 183.100 orang pada September 2011 atau naik menjadi 4,59% dibandingkan kondisi Maret 2011 yang hanya mencapai 4,20%.

Kenaikan angka kemiskinan ini diduga karena bergesernya garis kemiskinan dari Rp233.172/kapita per bulan menjadi Rp240.543/kapita per bulan sesuai dengan kebutuhan dan kenaikan harga pada September 2011. kenaikan itu terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Kepala Badan Pusat Statistik Bali, Gde Suarsa mengatakan jumlah penduduk miskin pada September 2011 mencapai 183.100 orang, dengan komposisi 100.800 orang di daerah perkotaan dan 82.300 orang di daerah perdesaan. “Garis kemiskinan Bali pada Sepetember 2011 mengalami peningkatan sebesar 3,16%,” katanya, hari ini.

Gde melanjutkan, garis kemiskinan baik di daerah perkotaan maupun perdesaan sama-sama mengalami peningkatan. Daerah perkotaan mengalami peningkatan garis kemiskinan sebesar 3,05%, dan garis kemiskinan di perdesaan mengalami peningkatan sebesar 3,36%. BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

Data BPS Bali melengkapi, komoditas makanan berperan lebih besar dibandingkan komoditas non makanan terhadap pembentukan garis kemiskinan di Bali pada Maret 2011. Komoditas makanan memberi sumbangan sebesar 70%, sedangkan sumbangan komoditas nonmakanan hanya sebesar 30%.

Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Bali pada September 2011 mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,04 poin dan 0,03 poin jika dibandingkan kondisi Maret 2010. Kondisi ini mencerminkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin dekat.

Data itu menyebut, indeks kedalaman kemiskinan di daerah perkotaan lebih rendah dibandingkan daerah perdesaan. Begitu juga halnya dengan indeks keparahan kemiskinan. Kondisi ini mencerminkan kemiskinan di daerah perdesaan lebih parah dan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin lebih melebar dibandingkan daerah perkotaan.

Menanggapi kenaikan angka kemiskinan itu Gubernur Bali, Made Mangku Pastika meminta kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah untuk fokus pada program pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan.

Pastika mengatakan, pemerintah akan menggenjot pengucuran anggaran pemerintah daerah serta corporate social responsibility dari badan usaha milik negara untuk membantu warga miskin. “Itu yang akan terus digenjot.”

Saat ini, lanjutnya, masih terdapat beberapa warga miskin dengan urgensi yang sangat tinggi untuk segera ditolong dengan dana sosial itu. Dukungan kalangan perbankan, apalagi yang memiliki label pelat merah sangat diperlukan untuk mendukung program bedah rumah.

Data Dinas Sosial provinsi setempat melengkapi, program bedah rumah yang diadakan sejak 2010 ini masih menyisakan  9.442 rumah tidak layak huni pada 2011 dengan 2.263 rumah yang tertangani. Sebelumnya pada 2010, pemerintah telah menangani 945 umah dari 13.000 rumah tidak layak huni.

Pada pemetaan pertumbuhan ekonomi Bali yang masih bertahan diangka 6,36% ini, Ketua Umum Kadin Bali, Gde Sumarjaya Linggih mengatakan pada pertumbuhan itu masyarakat Bali masih termarjinalkan. Hanya sedikit warga Bali yang menikmati pertumbuhan pada lini utama, selebihnya hanya terimbas efek meningginya harga tanah yang berbanding lurus dengan beban pajak yang harus dibayar.

Pada pemetaan itu, lanjutnya, road map pertumbuhan Bali harus terukur dan merata. “Dengan pemerataan itu, pengelolaan dan pembentukan sumber daya manusia yang tinggi akan dengan sendirinya dikebut untuk mendukung penyelesaian pembangunan.” (faa)

Oleh: Ashari Purwo
Sumber berita: bisnis.com
Selasa, 3 Januari 2012